Sudut Tinjau dari sisi keamanan dan peraturan perundang-undangan pengusulan Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Sumut pada pilkada serentak 2018

Rahmat Hollyson    9:46 AM    Comment   

Sudut Tinjau dari sisi keamanan dan peraturan perundang-undangan pengusulan Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Sumut pada pilkada serentak 2018

By. Rahmat Hollyson

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan dua nama perwira tinggi Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 belum final (http://nasional.kompas.com/read/2018/01/25)

Usulan tersebut menjadi perbincangan hangat hampir diseluruh lapisan masyarakat apalagi dikalangan politisi dan akademisi. Untuk mendalami hal tersebut berikut disampaikan Beberapa situasi dan aturan yang mengakibatkan kebijakan pengusulan Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Sumut dari Jenderal Polri mendapatkan banyak penolakan ditinjau dari sisi keamanan dan dan peraturan perundang-undangan.

1. Sudut pandang dari sisi keamanan penyelenggaraan pilkada.

a. Pilgub Jabar dikatakan rawan. Jika ini yang dijadikan argument, pertanyaannya adalah mana yang lebih rawan pilgub Jabar dan Sumut dibanding dengan pilgub DKI 2017 lalu?
b. Dalam penjelasan lain Kapuspen Kemendagri meyebutkan bahwa pilgub Jabar dan Sumut termasuk dalam kategori rawan sedang. (sumber : youtube) Dengan demikian situasi di kedua daerah tersebut tidak termasuk dalam kategeri genting ataupun darurat.
c. Bawaslu mempunyai Indeks kerawanan pemilu (IKP). Semestinya hal tersebut dapat dijadikan salah satu rujukan tingkat kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kedua wilayah. Dan sejauh ini Bawaslu tidak mengeluarkan pernyataan di kedua wilayah tersebut dalam keadaan rawan
d. Masih dalam masalah keamanan, semua kita mengetahui di Jawa Barat dan Sumut juga mempunyai pimpinan Polri dan TNI yakni panglima dan Kapolda.

2. Sudut Pandang Peraturan Perundang-Undangan

a. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 10 UU no 10 Tahun 2016)
b. Apakah boleh perwira TNI dan Polri dapat mengisi kekosongan jabatan Gubernur. Jawabannya tentu saja boleh dengan syarat yang bersangkutan telah menjadi pejabat tinggi madya jika kita mengacu kepada UU no 10 tahun 2016.
c. Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya) dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.( Pasal 109 ayat 2 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN)
d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. (ayat 3 pasal 28 UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian RI

Demikian rujukan singkat yang dapat disampaikan sebagai bahan perbandinga atas apa yang disampaikan terkait dengan pengusulan pejabat Gubernur Sumut dan Jawa Barat pada pemilihan Gubernur pada tahun 2018


#pilkada serentak

#kajian pemerintahan

Asa Yang Lebih Baik Untuk Pemilu Serentak 2019

Rahmat Hollyson    9:02 AM    Comment   

Asa Yang Lebih Baik Untuk Pemilu Serentak 2019

Asa Yang Lebih Baik Untuk Pemilu Serentak 2019

Jakarta. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak ini membawa perubahan pada peta politik kedepan. Dinamika politik dipastikan akan terjadi namun berbeda dengan Pemilu sebelumnya dimana pemilihan legislatif dan presiden dilakukan pada waktu yang berbeda, diharapkan pemilu serentak ini melahirkan koalisi partai politik pendukung Presidenberdasarkan Ideologi, kesamaan visi dan misi, bukan politik transaksional yang terjadi seperti saat ini demikian disampaikan oleh Presiden Government Research Institute (GRI) Dr. Sri Sundari di Senayan dalam acara diskusi tentang pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Pemilu legislatif dan presiden akan dilaksanakan secara serentak untuk yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia pada tahun 2019. Pemilu legislatif dan Presiden yang dilakukan secara serentak didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil atas uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 23 Januari 2014.

enurut Analis Kebijakan GRI Angga Radian “Pada dasarnya pemilu legislatif dan presiden adalah wacana segar yang disambut baik oleh masyarakat”. Ada beberapa keuntungan jika pemilihan legislatif dan presiden dilakukan secara serentak. Pertama, lebih efektif dan dapat menghemat biaya. Selama ini negara selalu mengeluarkan biaya yang sangat besar sebagai ongkos politik pada pemilihan legislatif dan Presiden. Hal ini juga ditambah dengan pemilihan kepala daerah secara serentak yang dilakukan hampir setiap tahun. Kedua, Pemilihan kali ini berkemungkinan akan menghilagkan Presidential Threshold (PT) sehingga setiap partai politik yang lolos dalam pemilihan legislatif dapat mencalonkan masing-masing calon presidennya tanpa harus terlebih dahulu melakukan koalisi dengan partai lain demi mencukupi syarat minimal dukungan. Kondisi ini memiliki konsekuensi bahwa dengan makin banyak calon presiden masyarakat dapat banyak alternatif dalam memilih sekaligus dapat membingungkan masyarakat. Selain itu partai politik akan lebih selektif dan cerdas dalam menentukan figur sebagai calon presidennya. Jika partai politik tersebut salah dalam menentukan figur capres, maka secara otomatis akan berdampak negatif pada pemilihan legislatifnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Peneliti DPR. Dr Mulyadi yang menyebutkan “pemilu serentak ini akan mampu meminimalisir politik transaksional yang biasa terjadi dalam pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan waktu yang bersamaan sehingga partai politik tidak perlu meninggu hasil pemilihan legislatif dalam menentukan capresnya.

Sementara Koordinator Peneliti Pusat Kajian Daerah DPD RI Rahmat Hollyson menyebutkan “Pemerintahan akan lebih efektif karena keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil akibat coattail effect, yakni keterpilihan capres dari parpol atau koalisi parpol akan memengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari atau koalisi parpol tertentu.
Pemilih akan cenderung memilih partai politik yang mencalonkan presiden yang didukungnya. Akibatnya partai politik yang mendukung calon presiden terpilih akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilu legislatif. Dengan demikan mayoritas anggota parlemen berasal dari partai tersebut sambung Rahmat Hollyson.(Ang/Thm/Rm/GRI)

Polling Pilkada DKI Rasa Indonesia, Agus-Silvi Unggul Telak

Rahmat Hollyson    7:58 AM    Comment   

Polling Pilkada DKI Rasa Indonesia, Agus-Silvi Unggul Telak

Photo shelfie para kandidat Cagub dan Wacagub pada saat melaksanakan test kesehatan menjadi awal yang menyejukan dalam  kontestasi perebutan kursi DKI 1

Jakarta, Kajian Pemerintahan. Photo shelfie para kandidat Cagub dan Wacagub pada saat melaksanakan test kesehatan menjadi awal yang menyejukan dalam  kontestasi perebutan kursi DKI 1. Awal yang baik ini diharapkan terus menjalar kepada seluruh tim sukses dan pendukung sehingga pilkada DKI dapat berjalan dengan tertib dan aman dalam koridor saling menghormati.

Tentunya para kandidat dan tim sukses secara kontiniu berusaha “mempertontonkan” keunggulan masing-masing dan diharapkan hal tersebut dapat memberikan efek agar para pemilih mencoblos gambar mereka pada bilik suara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017.

Survey tentang pilkada DKI sudah mulai dilakukan, dan hasilnya mulai dipublish oleh lembaga-lembaga survey dengan hasil yang beraneka ragam.

Baca Juga : Pilkada DKI Aroma RI 2, Skenario Anak Tangga Mega, SBY dan Prabowo

Kali ini dihadirkan poolling yang bertajuk “Pilkada DKI rasa Indonesia”. Polling ini dilakukan untuk mengetahui pendapat warga negara Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke yang terdapat dalam  facebook saya yang friendnya berjumlah 4.080. Sedangkan yang berpartisipasi dalam polling tersebut sebanyak 176. Tentunya banyak keterbatasan dalam pooling ini sehingga dengan demikian tidak untuk menjelaskan pilkada DKI secara umum.

Para friends diminta untuk memilih salah satu kandidat pasangan gubernur dengan mengajukan pertanyaan :

“Jika Pilkada DKI rasa Indonesia dilaksanakan hari ini... Siapa pasangan pilihan Anda?
Ketik 1 untuk Anis-Sandi
Ketik 2 untuk Agus-Silvi
Ketik 3 untuk Ahok-Jarot.
Pilkada DKI rasa Indonesia....
Tak perlu memberikan alasan cukup dijawab dengan angka..
Terimakasih atas kesediaannya”

Polling yang dilaksanakan selama dua hari dari mulai hari Sabtu, tanggal 1 sd 3 Oktober 2016. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Anis-Sandi memperoleh 17,62.% 

Agus-Silvi memperoleh 71,02 % 

Ahok-Jarot memperoleh 11,36 %

Sebagai kuda hitam dalam kontestasi perebutan kursi DKI 1, ternyata Agus-Silvi bisa unggul telak jika pilkada DKI 1 rasa Indonesia dilaksanakan hari ini. Walaupun hasil poolling dari facebook ini tidak mempresentasikan Pikada DKI yang sebenarnya, tetapi hal tersebut perlu diantisipasi dengan sungguh-sungguh oleh pasangan Ahok-Jarot dan Anis-Sandi karena perolehan suara mereka sangat jauh selisihnya dengan persentase raihan suara Agus-Silvi. Jika mereka tidak mengoptimalkan mesin politik mereka, bisa jadi hasil poolling ini bisa jadi kenyataan.

Selamat berkompetisi secara sehat dan menjaga martabat bangsa dan negara.  

Pilkada DKI Aroma RI 2, Skenario Anak Tangga Mega, SBY dan Prabowo

Rahmat Hollyson    2:06 PM    Comment   

Pilkada DKI Aroma RI 2, Skenario Anak Tangga Mega, SBY dan Prabowo

Pilkada DKI menjadi sangat menarik disaat petinggi-petinggi parpol besar turun gunung untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang mereka usung. Megawati dengan PDIPnya tidak hanya menformulasikan pasangan Ahok-Jarot tetapi ikut terjun langsung mengantar pasangan Ahok-Jarot ke KPUD DKI pada saat pendaftaran.

Kemudian kita lihat juga “Koalisi cikeas” mengusung AHY-Silvi sebagai calon kepala daerah. Pencalonan AHY-Silvi di skenariokan oleh tokoh besar mantan Presiden RI SBY. SBY turun tangan langsung dan mempunyai peran besar dalam pengambilan keputusan pencalonan AHY-Silvi.

dan kemudian Prabowo Subianto melalui gerindra dan PKS mengusung Anis-Sandi. Pencalonan Anis-Sandi tentunya menjadi hal yang menarik karena Anis-Sandi bukanlah kader partai Gerindra atau PKS. Disisi lain, terkebih dahulu sudah disampaikan bahwa Sandi akan dipasangkan dengan Mardani. Melihat perubahan tersebut maka dapat menjelaskan kepada kita semua, inilah yang dinamakan dengan dunia politik, penuh dengan strategi, kepastiannya berada pada ujung proses.

Skenario Anak Tangga Pilkada DKI

 Jika kita cermati bahwa pencalonan Ahok-Jarot, AHY-Silvi dan Anis-Sandi mempunyai satu pola garis kesamaan yakni apa yang saya disebut dengan “scenario anak tangga” pilkada DKI.

Ahok-Jarot scenario anak tangganya adalah menyiapkan Jarot sebagai Gubernur DKI 2019, menguasai Jawa Timur dengan menjagokan Risma sehingga tidak perlu diterjunkan ke DKI walaupun elektabilitasnya telah melewati Ahok, serta menyiapkan pasangan Jokowi-Ahok untuk RI 1 dan RI2. Skenario anak tangga yang di gawangi oleh Megawati dengan  PDIP ini menjadi langkah strategis disaat PDIP memenangkan kursi DPRD DKI dan didukung oleh kader-kader yang bagus pada saat ini misalnya sebut saja Risma  dan lain sebagainya.

Anis-Sandi scenario anak tangganya adalah jika menang pilkada DKI maka besar peluang untuk menyandingkan Prabowo-Anis untuk RI 1 dan RI 2 dan menyerahkan estafet kepemimpinan DKI kepada Sandiaga Uno. Pemilihan Anis tentunya tidak mulus dan tidak mudah bagi Prabowo untuk memutuskannya karena perlu kita ingat Anis pernah bersebrangan dengan Prabowo pada pilpres lalu disaat Anis mendukung pasangan Jokowi-JK.

Agus-Silvi scenario anak tangganya adalah menyiapkan agus sebagai pengganti SBY di kepemimpinan partai Demokrat. Selain itu tentunya Pilkada DKI ini adalah moment yang tepat untuk Agus terjun kedunia politik. Momentum pilkada DKI akan mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas Agus secara signifikan. Hal akan berbeda jika agus terjun kepolitik pada saat tidak ada momentum khusus. Jika Agus mampu bersaing dan memenangkan DKI 1, tentunya pada tahun 2019 telah menunggu Agus untuk menjadi RI 1 atau RI 2. Artinya pengorbanan untuk meningkalkan dunia meliter sudah dipertimbangkan dengan matang oleh SBY dan Demokrat sebagai pengambil keputusan. Untuk meraih suatu yang besar, pengorbanannya juga besar.

Terlihat bahwa dari ketiga pasangan calon kepala daerah diatas, tiga partai besar menjalankan scenario anak tangga dengan melihat peluang pada pilpres 2019.  Tiga tokoh yang akan mengambil peran penting pada pilpres yang akan datang yakni Megawati, SBY dan Prabowo sudah mengatur langkah dan strategi dengan menjadi pilkada DKI sebagai batu loncatan untuk pilpres yang tidak akan lama lagi.

Dengan demikian makanya sangat wajar scenario anak tangga yang dimainkan oleh ke tiga tokoh ini menjadikan pilkada DKI sebagai wujud dari  Pilgub DKI rasa Pilpres 2019.

 #Rahmat Hollyson

#Skenario Anak Tangga

#Pilkada DKI

Kemana Umar Bakri Ku?, Siswi Berprestasi Mendapat Nilai Rapor 0

Rahmat Hollyson    9:01 AM    Comment   

Kemana Umar Bakri Ku?, Siswi Berprestasi Mendapat Nilai Rapor 0

Umar Bakri merupakan wujud seorang guru yang sederhana dan dihormati oleh murid. Selain berbagi Ilmu, Umar Bakri juga mengayomi anak didiknya sehingga menjadi anak muda harapan bangsa. Masih adakah tipe guru sederhana dan dihormati seperti itu pada saat ini?. Jawabnya tentu masih banyak.
Ironinya disisi lain, terjadi peristiwa yang membuat kita meneteskan air mata saat Dvijatma Puspita Rahmani,  siswa SMU 4 Kota Bandung mendapatkan nilai 0 dan harus tinggal kelas.

Padahal siswi ini pada bulan Februari mengikuti Olimpiade Biologi saat akhir Februari 2016, dan Nilai Evaluasi Murni (NEM) pada saat lulus SMP berjumlah 37 dengan rata-rata 9 lebih. Tentunya kita sepakat siswi ini merupakan anak pintar yang mempunyai talenta.

Tentunya tidak arif juga rasanya jika kita mengadili Guru secara sepihak sebagai orang yang menjadi penyebab peristiwa langka yang memilukan ini terjadi. Berdasarkan wawancara di televisi dan berita di berbagai media diketahui bahwa kejadian menyesakkan dada ini salah satunya disebabkan karena Puspita beberapa hari tidak sekolah karena sakit.

“Permasalahan dengan guru Bahasa Indonesia sendiri bermula ketika DP tidak masuk sekolah karena sakit selama dua pekan, serta sempat izin tidak mengikuti pelajaran selama empat hari karena harus ikut pelatihan Olimpiade Biologi. Dari situ, guru Bahasa Indonesia memarahi DP dan menuding bahwa dirinya lebih mementingkan pelajaran Biologi dibanding Bahasa Indonesia.” (republika.co 5 September 2015)
Awalnya permasalahan hanya dengan guru Bahasa Indonesia, terindikasi bahwa yang bersangkutan curhat ke guru matematika dan ikut terprovokasi sehingga ikut “menzolimi”  Puspita.

"Kamu ada masalah apa dengan guru Bahasa Indonesia? Murid enggak akan pernah menang melawan guru. Kamu enggak akan saya kasih nilai," ujarnya menirukan cerita dari putrinya.(republika.co 5 September 2015) Ujung-ujungnya puspita mendapatkan nilai 0 untuk pelajaran matematika.
Sikap berkuasa  sebagian kecil guru telah mencoreng profesi guru yang begitu mulia, jika selama ini kita begitu bersemangat membela guru yang mendapat perlakuan tidak senonoh dari orang tua murid, rasanya kali ini sikap marah itu pantas kita berikan kepada sang guru. Pemerintah melalui diknas harus turun tangan menyelesaikan masalah ini, dan perlu melakukan pembinaan terhadap mental-mental guru yang bermasalah.

Pemerintah DKI “lalai hadir” mengamankan PPDB online 2016

Kajian Pemerintahan    2:42 PM    Comment   

Pemerintah DKI “lalai hadir” mengamankan PPDB online 2016

Menarik menyimak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA DKI Jakarta tahun ini. Setelah pengumuman kelulusan SMP beberapa waktu yang lalu, para alumni SMP tersebut bersama orang tua sibuk mengurus pendaftaran PPDB secara online. Rasa cemas dan khawatir menghantui mereka yang nilainya sedang-sedang saja. Rasa cemas tersebut tidak hanya dialami oleh sang anak tetapi juga dialami oleh orang tuanya terutama para Ibu.

Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menetapkan prosedur pendaftaran PPDB secara online dan hal tersebut  sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini. Prosedur awal dari PPDB online adalah Pendaftaran Akun Dan Verifikasi, Kemudian Pemilihan Sekolah, Pengumuman dan Lapor Diri. Pendaftaran dibagi atas 3 tahap. Tahap Pertama adalah Umum, Tahap Kedua Lokal dan Tahap Ketiga PPDB.

Para orang tua menyadari betapa pentingnya proses pendaftaran PPDB online ini sehingga tidak sedikit diantara mereka yang izin atau cuti dari pekerjaannya. Mayoritas yang izin dan cuti ini adalah kelompok ibu-ibu. Rasa cemas dan khawatir saat pengurusan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Rasa cemas tersebut merupakan akumulatif ketidakpahaman mereka terhadap prosedur PPDB online.  perasaan cemas ini semakin menguat disaat nilai UN juga pas-pasan sehingga mereka benar-benar harap-harap cemas dapat diterima disekolah yang mereka minati ataupun pasrah disekolah mana saja yang penting dapat melanjutkan ke jenjang SMA.

Belum lagi rasa khawatir ini habis, problem lebih besar lagi datang menerpa para orang tua dan siswa. Server yang digunakan ternyata tidak sanggup melayani pendaftaran yang sangat mereka harapkan dan tunggu-tunggu. Rasa cemas yang ada semakin memuncak. Nilai UN yang pas-pasan, persaingan yang ketat dan  pendaftaran tidak dapat dilaksanakan. Rasanya cuti dan ijin kerja yang diambil orang tua menjadi sia-sia karena tida jua kunjung bisa mendaftar. Bagian informasi di SMA yang bersangkutan  menjadi sasaran curhatan para orang tua. Bahkan ada yang bagian informasi yang mengubar janji bahwa nanti malam jaringan dijamin bagus untuk menenangkan mereka.

Ini sekelumit potret suka duka yang dihadapi calon siswa sma dan orang tua pada tahun ini. Seyogyanya kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena kegiatan PPDB online ini adalah kegiatan yang repetitive, yang berulang dari tahun ketahun.

Semestinya pemerintah DKI benar-benar hadir mengantisipasi hal tersebut jangan sampai terjadi, tetapi kenyataannya tetap terjadi dan membuat cemas banyak orang. PPDB merupakan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pemerintah DKI jangan sampai “gagal hadir” ditengah-tengah masyarakat demi suksesnya pelaksanaan PPDB online untuk generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini pada masa yang akan datang.

Perubahan provider pengelola server pengelola PPDB menjadi tanda tanya, selama ini yang dilaksanakan Telkom yang cukup sukses diganti ke pihak lain. Selain itu banyak isu yang berkembang bahwa kegagalan server tersebut disebabkan oleh Hacker.

Perpanjangan waktu pendaftaran dan pengembalian provider kepada Telkom membuat para orang tua dan siswa dapat bernafas lega dan kembali melaksanakan pendaftaran untuk memperjuangkan nasip putra-putrinya untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta (Bagian 2)

Kajian Pemerintahan    3:16 PM    Comment   

Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta (Bagian 2)

photo : by CNN

Kehilangan Mata Pencaharian

Kehilangan mata pencaharian merupakan dampak sosial sekaligus ekonomi yang dirasakan oleh warga. Mengapa? Karena pengembang juga menghilangkan daerah penangkapan ikan yang selama ini menjadi wilayah nelayan menangkap ikan. Kehilangan ekosistem mangrove di Teluk Jakarta mempunyai dampak ekologi yang sangat serius dan untuk selanjutnya akan menurunkan pendapatan masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumberdaya perairan laut.

Saat ini kondisi nelayan di Perairan Teluk Jakarta sangat susah mendapatkan ikan, karena laut diuruk, lumpur disedot dulu lalu ditimpa pasir, ikan-ikan menjadi mati atau pergi. Nelayan yang biasanya menangkap ikan di wilayah itu tidak bisa menangkap ikan di situ lagi, karena direklamasi. Apalagi limbah yang mencemari Teluk Jakarta sangat berpengaruh terhadap jumlah ikan di kawasan tersebut.

Salah satu nelayan yang bernama Kuat, mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, jika biasanya nelayan bisa mendapat penghasilan Rp300 ribu-Rp400 ribu per hari, maka sekarang mereka sulit mencapai penghasilan Rp100 ribu. Untuk mendapat ikan, kini nelayan Muara Angke menurut Kuat, harus melaut semakin jauh, sehingga pengeluaran solar mereka pun meningkat. Jika biasanya biasanya perahu mereka butuh 5-10 liter sekali melaut, sekarang rata-rata butuh 15 liter. Sementara dengan modal yang semakin besar itu, pemasukan mereka justru menurun karena susah mendapat ikan.

Kondisi yang sedemikian rupa bukan mustahil akan menghilangkan mata pencaharian penduduk yang selama ini menggantungkan hidupnya dari mencari hasil di laut di Teluk Jakarta. Oleh karena itu, kehilangan mata pencaharian bagi penduduk yang berprofesi nelayan di sekitar Teluk Jakarta akan berdampak pada  kemiskinan yang bisa dipandang sebagai dua hal. Sebagai sebab dan sebagai akibat.

Sebagai sebab, kemiskinan adalah akar dari sebagian besar terjadinya tindak kriminalitas. Kita seringkali mendengar atau membaca berita tentang pencurian, perampokan atau pembunuhan yang bermotif kemiskinan ekonomi pelakunya. Tidak sedikit pula berita tentang kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan yang disebabkan kemiskinan. Artinya dampak sosial yang ditimbulkan oleh reklamasi Teluk Jakarta tidak berhenti pada kemiskinan penduduk semata namun dapat mengakibatkan terjadinya tindak kriminalitas penduduk.

Sebagai sebuah akibat, kemiskinan merupakan suatu produk. Produk dari ketidakadilan bahkan kedzholiman. Ketidakadilan atau kedzholiman pemimpin, hukum atau sistem, bahkan ketiganya. Pemimpin yang tidak adil akan menempatkan orang miskin sebagai obyek yang tidak perlu diperhatikan. Sehingga, pemimpin seperti ini hanya akan menjadikan orang miskin menjadi salah satu subsistem negara yang berada pada posisi ‘teraniaya’. Ini dapat dilihat dari tidak adanya ruang bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi secara baik.

Baca Juga : Dampak Reklamasi Teluk Jakarta (Bagian 1)

Penutup

Perilaku birokrat adalah salah satu bentuk penyebab kemiskinan yang dikaji dalam dimensi kemiskinan struktural. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan reklamasi tentu saja mengabaikan kepentingan kaum nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Kebijakan melakukan reklamasi untuk memenuhi keinginan para Pengembang Property tentu saja sangat dipengaruhi oleh perilaku birokrat yang membiarkan proses pemiskinan yang dibingkai dalam kebijakan yang prokapitalis dan neoliberalis. Kondisi ini disebut dengan “back wash effect” (teori Myrdal) yaitu suatu kondisi dimana wilayah-wilayah yang maju menciptakan keadaan yang menghambat dan mengorbankan wilayah-wilayah terbelakang. Hal ini terbukti reklamasi telah mengorbankan nelayan tradisional yang miskin.

Dampak dari reklamasi ini, semakin banyak nelayan yang tergusur dari tempat mereka menggantungkan hidupnya. Kaum miskin kota yang notebene banyak dari wilayah pesisir Teluk Jakarta yang harusnya dilindungi oleh negara, justru digusur secara paksa oleh aparat birokrasi. Kekayaan negara yang harusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat malah dijual melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dari semua ini menunjukkan bahwa Reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran nelayan lebih mendahulukan kepentingan pemilik modal ketimbang rakyat kecil yang jelas bertentangan dengan cita-cita pendiri negara.

Daftar Pustaka

Aditya Fathurrahman. “Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, http://hmip.fisip.ui.ac.id/proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta-sebagai-mesin pertumbuhan-kota-jakarta, diakses tanggal 21 April 2016.

Ahmad Mony dan Muhammad Karim. “Reklamasi Teluk Jakarta, Penggusuran dan Dampaknya”, http://hallojakarta.com/reklamasi-teluk-jakarta-penggusuran-dan dampaknya, diakses tanggal 20 April 2016.

Clark, John. 1991. Democratizing Development : The Role of Voluntary Organizations. Connecticut: Kumarian Press, Inc.

“Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta”, http://halloapakabar.com/dampak-sosial-reklamasi-teluk-jakarta-berdasarkan-kajian-pk2pm-dan-seanet-indonesia, diakses tanggal 20 April 2016.

Garna, Judistira, K. 1992. Teori-Teori Perubahan Sosial. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

“Proyek reklamasi Teluk Jakarta 'membuat cemas' nelayan”, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/11/151127_majalah_lingkungan_telukjakarta, diakses tanggal 21 April 2016.

Puteri Rosalina. “Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta dari Era Soeharto sampaiAhok”,http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/, diakses tanggal 20 April 2016.

Oleh : Dr. Muhammad Mulyadi

Peneliti Madya Hubungan Masyarakat dan Negara Pada Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI